Gustaaf Adolf Maengkom

Ia sempat mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Hukum atau Rechtshoogeschool te Batavia (RHS) di Batavia, tapi tidak sampai selesai.[1]^:21 Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Maengkom menjadi anggota Batalion Tamtomo Divisi Siliwangi dari tahun 1947 sampai 1949.[1]^:21 Ia kemudian bertugas sebagai hakim Pengadilan Negeri di Denpasar, Sukabumi, Cianjur, dan Jakarta.[2]^:221 Dari 1957 sampai 1959, Maengkom menjabat sebagai Menteri Kehakiman dalam Kabinet Karya yang dipimpin oleh Perdana Menteri Djuanda. Salah satu kebijakan yang sempat ia keluarkan adalah ultimatum pengusiran orang-orang Belanda dan keturunan campuran (Indo Belanda) di Indonesia pada tahun 1957 (tepatnya 5 Desember 1957) menyusul kegagalan perundingan Indonesia dengan Belanda terhadap Irian Barat.[3][4][5] Selanjutnya dari tahun 1962 sampai 1966, Maengkom menjabat sebagai Duta Besar di Polandia.[1]^:21