Muhammad Djosan

Djosan diangkat sebagai penjabat gubernur Maluku pada 1 Februari 1955[16] setelah gubernur sebelumnya, Johannes Latuharhary, dicopot dari jabatannya karena tekanan dari Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Masyumi.[17] Latuharhary menyerahkan jabatannya kepada Djosan beberapa minggu kemudian pada tanggal 9 Februari.[18] Sebagai anggota Partai Sosialis Indonesia (PSI) selama periode ini, Djosan dinominasikan sebagai calon teratas partai di Maluku untuk Konstituante, tetapi tidak terpilih.[19]

Pemilihan gubernur definitif sedang berlangsung, sementara Djosan menjabat sebagai penjabat gubernur. Beberapa nama seperti Pieter Andreas de Queljoe, Mohammad Padang, dan dr. Rehatta dinominasikan untuk menjadi gubernur definitif.[20] Masyumi dan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang menang dalam pemilihan umum 1955 membuat kesepakatan bahwa gubernur harus etnis Maluku dan jika gubernur beragama Kristen, sekretarisnya harus Muslim dan sebaliknya. Masyumi menobatkan Abdullah Soulisa, mantan Bupati Maluku Selatan, sebagai calonnya, sedangkan Parkindo menobatkan Martinus Putuhena, Johannes Leimena, dan M. A. Pellaupessy.[21]

Djosan, yang pindah ke partai Nahdlatul Ulama (NU) setelah dicalonkan sebagai gubernur,[22] menyatakan bahwa gubernur berikutnya tidak boleh terafiliasi dengan partai politik mana pun dan meminta dirinya untuk dimasukkan ke dalam daftar nominasi terbawah.[20] Menteri Dalam Negeri (Mendagri), seorang anggota NU, akhirnya memilih Djosan daripada calon lainnya pada sidang kabinet pada 25 November 1955[23][24] dan mengangkat Djosan sebagai gubernur definitif pada 6 Januari 1956.[25] Empat tahun setelah itu, Djosan mengakhiri masa jabatannya sebagai gubernur pada 1960.[26]

Pengangkatan Djosan dikritik oleh PNI, Parkindo, dan Masyumi. PNI menolak mengakui jabatan gubernur Djosan, sementara Parkindo dan Masyumi menganggap Djosan melanggar konsensus mereka tentang etnisitas gubernur. Surat kabar Masyumi di Maluku, Tifa, memuat pernyataan dari berbagai pihak di Maluku yang tidak setuju dengan penunjukan Djosan sebagai gubernur di halaman depan dan meragukan ketidakberpihakan menteri dalam negeri dalam proses pemilihan gubernur Maluku.[22] Parkindo, di sisi lain, meminta pemerintah pusat untuk mengangkat lebih banyak pegawai negeri sipil lokal untuk pemerintah Maluku.[27] PSI adalah satu-satunya partai bersama NU yang mendukung jabatan gubernur Djosan dan berusaha mengadakan pertemuan untuk menggalang dukungan untuk Djosan, tetapi pertemuan itu berakhir tanpa hasil yang signifikan. Djosan juga memprakarsai pendirian cabang NU di Ambon, ibu kota Maluku, yang memicu kemarahan lebih lanjut dari Masyumi dan Parkindo.[28]

Menanggapi kritikan tersebut, Mendagri menyatakan Djosan "tegas, kompeten dan berpengalaman dalam urusan administrasi" dan "berani bertindak dan berinisiatif". Mendagri juga menjelaskan alasannya tidak mengangkat calon lain yang ditawarkan. Dia mengatakan Queljoe tidak punya pengalaman dalam urusan pemerintahan, sedangkan Putuhena dan Rehatta menolak menjabat.[21]