Dewa Mappaconga Mustafa

Dewa Mas Mappaconga Mustafa Datu Taliwang (bin Jalaluddin Dewa Mas Muhammad Datu Gunung Setia) adalah Riwabatang (pemangku) Sultan Sumbawa (m. 1765–1775).[1][2][3][4][5][6][7] Sultan Mahmud yang menggantikan posisi ayahnya sebagai Sultan Sumbawa tidak dapat mengendalikan roda pemerintahan karena baru berusia 9 tahun. Keputusan hukum adat lalu menetapkan Dewa Mappaconga Mustafa Datu Taliwang sebagai Riwabatang (pemangku kerajaan). Pengangkatan Dewa Mappaconga Mustafa sebagai Riwabatang Kesultanan Sumbawa, menjadi penyebab sakit hati Datu Alauddin Datu Jereweh dikarenakan Datu Alauddin / Hasanuddin merasa memiliki hak yang sama dengan datu-datu lainnya dalam wilayah Kamutar Telu. Karena tidak terpilih, Datu Jereweh kemudian menempuh cara lain yang tidak sah menurut hukum adat. Guna mewujudkan ambisinya, Datu Jereweh kemudian mempengaruhi raja-raja di bagian timur pulau Sumbawa. Tujuannya untuk membantu dan bersama pihak Belanda menandatangani Kontrak Politik guna membatalkan pengangkatan Dewa Mappaconga Mustafa.

Penandatangan Kontrak Politik akhirnya dilaksanakan di Makassar tanggal 19 Februari 1765, mereka yang ikut menandatangani antara lain:

• Abdul Kadir Muhammadsyah Dzilullah Fil Alam, Sultan Bima
• Alauddin / Hasanuddin, Datu Jereweh.
• Ahmad Alauddin Johansyah, Sultan Dompu.
• Abdulrasyid Johan Kumalasyah, Raja Tambora.
• Muhammad Johansyah, Raja Sanggar.
• Abdulrahmat, Raja Papekat.
• Kornelis Senclaar, mewakili Gubernur Belanda.

Mengetahui kejadian itu, Dewa Mas Mappaconga Mustafa beserta Pangantong Lima Olas (Majelis lima belas orang) mengadakan musyawarah membicarakan tindakan pengkhianatan Datu Jereweh serta campur tangan Belanda dalam pemilihan Sultan Sumbawa. Keputusan rapat yang diambil antara lain:

• Mengirim utusan ke Makassar guna menemui Gubernur Belanda untuk memprotes dan menolak campur tangan Belanda terhadap proses pemilihan Sultan Sumbawa.
• Menetapkan Lalu Malarangang Datu Busing atau Datu Museng sebagai utusan yang diyakini dapat menyelesaikan masalah tersebut.
• Memberi peringatan kepada Datu Jereweh yang dianggap berkhianat terhadap Kesultanan Sumbawa karena telah menandatangai Kontrak Politik dengan Kompeni tanpa hak. Sesuai ketentuan yang disepakati bahwa yang mempunyai hak untuk itu adalah Sultan Sumbawa / Riwabatang atas persetujuan Pangantong Lima Olas.

Perjuangan Lalu Malarangang Datu Busing bersama istrinya Maipa Daeng Ke’nang akhirnya membuahkan hasil, meski keduanya syahid di Negeri Makassar. Mereka mengorbankan jiwa dan raga demi kejayaan Kesultanan Sumbawa. Tindakan tersebut memaksa Belanda menarik kembali Kontrak Politik yang telah dibuat dengan Datu Jereweh. Dengan ditariknya kembali Kontrak tersebut maka dibuatlah kontrak baru antara lain:

• Mengukuhkan kembali pengangkatan Dewa Mappaconga Mustafa sebagai Riwabatang di Kesultanan Sumbawa.
• Menyerahkan kembali kekuasaan kepada Sultan Mahmud, apabila sultan Mahmud telah besar dan mampu mengendalikan pemerintahan.
• Mengakhiri perselisihan dan menghapus dendam antara Datu Taliwang dan Datu Jereweh demi kebesaran Kesultanan Sumbawa.

Kontrak politik pemulihan kembali posisi Dewa Mappaconga Mustafa ditandatangani tanggal 18 Mei 1766. Ikut menandatangani Datu Jereweh sendiri. Dengan adanya kontrak ini, maka Kontrak yang ditandatangani 9 Februari 1765 menjadi batal dan dinyatakan tidak berlaku. Masa pemerintahan Dewa Mappaconga Mustafa lebih kurang 10 tahun. Menjelang akhir kekuasaannya beliau dibawa pulang ke Taliwang karena jatuh sakit dan akhirnya mangkat di Taliwang pada tahun 1776.