Penyelenggara Multipleksing

Multipleksing adalah penyiaran dengan 2 transmisi program atau lebih pada satu saluran pada saat yang bersamaan melalui sistem terestrial.[6] Konsep penyiaran multipleksing pertama kali muncul dalam aturan turunan UU Penyiaran, yaitu dalam PP No. 11/2005 pasal 13 dan PP No. 50/2005 pasal 2, meskipun tidak dijelaskan secara rinci bagaimana mekanismenya yang kemudian akan dituangkan dalam sejumlah Permenkominfo. Khusus PP kedua sendiri hanya mengatur bahwa televisi swasta penyelenggara multipleksing hanya boleh mengelola satu saluran di MUX-nya.[7][8] Aturan turunan mengenai multipleksing (Permenkominfo) di Indonesia kemudian mensyaratkan sistem ini disiarkan melalui sistem terestrial (gelombang radio) secara tidak berbayar.[6] Keuntungan dari platform digital ada beberapa.[9] Dari sisi kualitas, penyiaran digital mampu menampilkan kualitas suara dan gambar yang lebih baik daripada platform analog.[9] Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan lipatan jumlah frekuensi sebanyak 12 kali dibandingkan dengan analog sehingga jumlah stasiun televisi bisa bertambah banyak.[10][11] Tujuan dari Lembaga Penyiaran Penyelenggaraan Penyiaran Multipleksing (LPPPM) adalah digitalisasi penyiaran yang menggantikan platform analog terestrial, seperti yang berlangsung di platform penyiaran saat ini.[9]

Penyelenggara multipleksing yang diberikan kesempatan prioritas kepada stasiun televisi swasta nasional bertujuan agar melindungi industri dan investasi operator TV analog yang telah ada. Dengan memanfaatkan operator TV eksisting, mereka dapat memanfaatkan infrastruktur yang telah dibangun, seperti studio, tower, bangunan, SDM dan lain sebagainya. Selain itu karena infrastruktur TV digital terrestrial relatif jauh lebih mahal dibandingkan dengan infrastruktur TV analog, maka efisiensi dan penggunaan kembali fasilitas dan infrastruktur yang telah dibangun menjadi sangat penting.

Untuk membuka kesempatan bagi pendatang baru di dunia TV siaran digital ini, maka dapat ditempuh pola Kerja Sama Operasi antar penyelenggara TV eksisting dengan calon penyelenggara TV digital. Sehingga di kemudian hari penyelenggara TV digital dapat dibagi menjadi dua, yaitu "penyedia jaringan" (network provider) dan "penyedia program" (content provider). Jika kanal TV digital ini diberikan secara sembarangan kepada pendatang baru, selain penyelenggara TV siaran digital terestrial harus membangun sendiri infrastruktur dari nol, maka kesempatan bagi penyelenggara TV analog eksisting untuk berubah menjadi TV digital di kemudian hari akan tertutup karena kanal frekuensinya sudah habis.

Sebelum adanya aturan mengenai pengelola multipleksing, awalnya para pelaku industri televisi swasta lebih memilih menggunakan cara kerjasama dalam menghadirkan siaran digital di Indonesia. Salah satunya dikenal dengan nama Konsorsium Televisi Digital Indonesia (KTDI). Namun kemudian rencana itu mandek karena pemerintah tak kunjung menyiapkan regulasi yang baik, sehingga pada Februari 2010, KTDI memberhentikan siaran uji coba televisi digital secara sepihak.[12]

Permenkominfo No. 6/2021 mengatur tentang kewajiban dan hak-hak menjadi pengelola multipleksing (mux), yang tercantum dalam pasal 46-62.[3]

Dalam Pasal 42 Permenkominfo No. 6/2021, ada beberapa syarat/landasan bagi pemerintah bagi menetapkan Penyelenggara Multipleksing:

• Evaluasi bagi wilayah yang sudah memiliki penyelenggara multipleksing (maksudnya yang sudah ditetapkan melalui seleksi di era Menkominfo Tifatul Sembiring) dengan memerhatikan perundang-undangan.
• Seleksi bagi wilayah yang belum memiliki penyelenggara multipleksing dengan landasan:

1. perlindungan kepentingan nasional;
2. pemerataan penyebaran informasi;
3. kesiapan infrastruktur multipleksing penyelenggara Penyiaran;
4. penetapan penyelenggara multipleksing yang telah melakukan investasi sebelumnya;
5. perencanaan penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan/atau pencegahan interferensi Spektrum Frekuensi Radio;
6. kesiapan ekosistem penyelenggaraan Penyiaran;
7. efisiensi industri Penyiaran;
8. perlindungan investasi; dan/atau
9. persiapan penghentian siaran analog (Analog Switch Off/ASO).

Penetapan pemenang seleksi didasarkan pada kinerja, pelaksanaan komitmen, dan/atau dukungan Lembaga Penyiaran atas siaran digital dan ASO sesuai waktu yang ditetapkan. Syarat penting bagi penyelenggara multipleksing adalah selain mendaftar lewat kanal tersedia, juga merupakan Lembaga Penyiaran Swasta yang memegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang masih berlaku efektif.[16][3] Syarat sejenis juga terdapat dalam Permenkominfo No. 22/2011 maupun penggantinya yaitu Permenkominfo No. 32/2013 (masih berlaku), namun dengan beberapa tambahan seperti larangan kepemilikan silang di daerah sama.[4][5]

Pemerintah telah tiga kali mengadakan seleksi penyelenggara mux, yaitu pada 5 Juni-30 Juli 2012 (4 zona di Pulau Jawa dan Kepulauan Riau);[17] 11-22 Maret 2013 (2 zona yaitu Aceh-Sumatra Utara dan Kalimantan Timur-Kalimantan Selatan);[18] dan terakhir untuk sisa wilayah yang belum ada pada 9 Maret-26 April 2021.[19][20] Walaupun landasan hukum dari seleksi pada 2012-2013 pernah dibatalkan oleh MA dan PTUN pada 2013 dan 2015, namun Kemenkominfo masih mempertahankan hasil seleksi karena menganggap putusan tidak berlaku surut dan pertimbangan investasi hasil seleksi pertama.[21][22]

Proses seleksi ditangani oleh Kemenkominfo (sebelumnya oleh Tim Seleksi Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial pada 2012-2013)[22] dan melalui proses seperti pendaftaran, pengambilan dokumen, evaluasi administrasi, evaluasi lanjutan, hingga mencapai pengumuman seleksi akhir.[23] Setelah proses seleksi, akan dibuka ruang sanggahan bagi peserta yang tidak lolos. Jika tidak ada sanggahan maupun sanggahan ditolak Kemenkominfo, maka hasil seleksi akan ditetapkan secara resmi.[24]

Penyiaran Multipleksing disiarkan dalam 14 zona wilayah, diantaranya:[6]

• Zona Layanan 1 mencakup wilayah Aceh dan Sumatra Utara
• Zona Layanan 2 mencakup wilayah Sumatra Barat dan Riau
• Zona Layanan 3 mencakup wilayah Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan, dan Lampung
• Zona Layanan 4 mencakup wilayah DKI Jakarta dan Banten
• Zona Layanan 5 mencakup wilayah Jawa Barat
• Zona Layanan 6 mencakup wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta
• Zona Layanan 7 mencakup wilayah Jawa Timur
• Zona Layanan 8 mencakup wilayah Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur
• Zona Layanan 9 mencakup wilayah Papua
• Zona Layanan 10 mencakup wilayah Maluku
• Zona Layanan 11 mencakup wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara
• Zona Layanan 12 mencakup wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah
• Zona Layanan 13 mencakup wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah
• Zona Layanan 14 mencakup wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan
• Zona Layanan 15 mencakup wilayah Kepulauan Riau.

Penyelenggara Multipleksing hanya boleh bersiaran dalam cakupan regional, sedangkan Lembaga Penyiaran Layanan Program Siaran (atau saluran dalam televisi digital) boleh bersiaran dengan cakupan nasional/regional, meskipun keduanya tetap harus menerapkan sistem televisi berjaringan dan harus memiliki kantor di masing-masing wilayah siar.[3]

Secara dasar, pengaturan tentang jenis penyelenggara multipleksing dalam Permenkominfo No. 6/2021 (dan sebelumnya dalam Permenkominfo No. 22/2011 dan Permenkominfo No. 32/2013), meliputi:

• Untuk TVRI (Televisi Republik Indonesia) ditetapkan secara langsung oleh pemerintah sebagai salah satu penyelenggara mux tetap di seluruh daerah Indonesia. TVRI merupakan pengelola mux terbanyak, dengan memiliki 136 pemancar/frekuensi digital di berbagai daerah, dan akan ditingkatkan menjadi 260.[25][26]
• Untuk penyelenggara multipleksing lain (pastinya dari Lembaga Penyiaran Swasta), ditetapkan oleh pemerintah melalui proses seleksi dan umumnya berbeda di berbagai daerah.[4][3] Diperkirakan di seluruh Indonesia, MetroTV memiliki 79 mux; Trans TV dan Trans7 (Trans Media) memiliki 61 mux; SCTV dan Indosiar (SCM) memiliki 50 mux; RCTI dan GTV (MNC) memiliki 34 mux; tvOne dan antv (VIVA) memiliki 32 mux; BSTV (Banten Sinar Dunia Televisi) memiliki 6 mux dan RTV (Rajawali TV) memiliki 1 mux.[26] Jumlah operator swasta ini kemungkinan bisa bertambah atau berkurang seiring adanya konsolidasi di masa depan.[27]

Berikut penyelenggara multipleksing swasta di Indonesia yang ditetapkan lewat seleksi-seleksi yang dilakukan Kemenkominfo.[28][29][30][31]

Catatan:

Dalam perkembangannya, kemudian pemerintah melakukan verifikasi kembali atas hasil seleksi diatas. Hasil verifikasi awal yang dikeluarkan pada 18 Januari 2022, hanya menetapkan MetroTV, Trans TV dan Trans7 (Trans Media), SCTV dan Indosiar (SCM), RCTI dan GTV (MNC) dan RTV sebagai pengelola mux tetap. NTV tidak dilakukan verifikasi (kemungkinan karena merupakan pengelola baru), sedangkan tvOne dan antv (VIVA) dan BSTV (Banten Sinar Dunia Televisi) nasibnya awalnya belum jelas,[32] namun khusus VIVA kemudian nampaknya ikut lolos.[33]

Baik sejak era masih bernama LPPPM (era Tifatul) maupun di bawah Johnny G. Plate, Kemenkominfo sering dihujani kritik mengenai siapa dan bagaimana pengelolaan mux ini. Masalah umumnya muncul dari operator mux yang dianggap menguntungkan grup-grup besar saja (seperti MNC dan VIVA) dibanding stasiun televisi lokal maupun komunitas. Hal ini akhirnya memicu gugatan yang menghambat proses digitalisasi siaran, yaitu terutama dari Asosiasi Televisi Jaringan Indonesia (ATVJI) dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) pada 2012 dan 2014. Dalam gugatan tersebut, pemerintah kalah sehingga landasan hukum siaran digital menjadi musnah.[42][22] Pasca pembatalan aturan itu, revisi Undang-Undang Penyiaran juga menjadi mandek, akibat perdebatan serupa tentang pengelola mux.[43] Baru pasca Undang-Undang Cipta Kerja, siaran digital kembali menemukan jalannya. Tampaknya, meskipun mendapat kritikan ATVSI,[44] dalam seleksi kedua kalinya ini, pemerintah lebih selektif sehingga tidak semua jaringan televisi swasta besar mendapatkan jatah seperti pada 2012-2013.

Dalam setiap seleksi juga, sanggahan sering muncul karena peserta seleksi menganggap jika mereka tidak diikutsertakan, maka investasi mereka selama ini di infrastruktur akan hilang.[45][46] Adanya biaya dan perizinan dalam hal-hal seperti Izin Stasiun Radio menjadi sia-sia karena pemilik televisi harus menyewa mux ke perusahaan besar, sehingga dirasa menimbulkan persaingan tidak sehat. Salah satu yang menggugat regulasi yang mengatur hal tersebut (PP No. 46/2021) adalah Lombok TV.[47] Gugatan tersebut yang dilayangkan di MA, berhasil mementahkan pasal 81 ayat 1 PP No. 46/2021 yang berisi kewajiban penyewaan slot. Sebagai gantinya, Lombok TV meminta agar regulasi penyelenggara MUX harus diatur di tingkat undang-undang, dengan sistem yang tidak merugikan televisi lokal.[48] Namun, sampai sekarag belum jelas bagaimana kebijakan baru/selanjutnya yang akan diambil pemerintah.[49] Jika pemerintah mau menurutinya, maka sistem yang ada selama ini, dimana ada yang disebut penyelenggara MUX dan penyelenggara siaran, akan lenyap dan sistemnya tidak jauh berbeda seperti TV analog (setiap televisi memiliki kanalnya sendiri).[50]