Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tenggara pada masa pemerintahan Negara Kesultanan – Kerajaan Nusantara hingga terbentuknya Kabupaten Sulawesi Tenggara pada tahun 1952, sebelumnya merupakan Afdeling. Onderafdeling ini kemudian dikenal dengan sebutan Onderafdeling Boeton Laiwoi dengan pusat Pemerintahannya di Bau-Bau. Onderafdeling Boeton Laiwui tersebut terdiri dari: Afdeling Boeton, Afdeling Muna, dan Afdeling Laiwui.

Onderafdeling secara konsepsional merupakan suatu wilayah administratif setingkat kawedanan yang diperintah oleh seorang (wedana bangsa Belanda) yang disebut Kontroleur (istilah ini kemudian disebut Patih) pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Sebuah onderafdeling terdiri atas beberapa landschap yang dikepalai oleh seorang hoofd dan beberapa distrik (kedemangan) yang dikepalai oleh seorang districthoofd atau kepala distrik setingkat asisten wedana.

Status Onderafdeling diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada daerah-daerah yang memiliki kekuasaan asli dan kedaulatan yang dihormati bahkan oleh pemerintah Hindia Belanda sendiri. Pengakuan kekuasaan ini diberikan karena daerah-daerah tersebut bukanlah daerah jajahan Belanda namun sebagai daerah yang memiliki jalinan hubungan dengan Belanda.

Dalam beberapa anggapan bahwa Onderafdeling merupakan jajahan kiranya tidaklah benar, karena dalam kasus Onderafdeling Boeton Laiwoi terdapat hubungan dominasi yang agak besar oleh Belanda sebagai pihak yang super power pada masa itu dengan Kesultanan dan Kerajaan di Sulawesi Tenggara khususnya Kesultanan Buton, sehingga diberikanlah status Onderafdeling Boeton Laiwoi.

Afdeling Kolaka pada waktu itu berada di bawah Onderafdeling Luwu (Sulawesi Selatan), kemudian dengan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1952 Sulawesi Tenggara menjadi satu Kabupaten, yaitu Kabupaten Sulawesi Tenggara dengan ibu Kotanya Baubau. Kabupaten Sulawesi Tenggara tersebut meliputi wilayah-wilayah bekas Onderafdeling Boeton Laiwui serta bekas Onderafdeling Kolaka dan menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dengan Pusat Pemerintahannya di Makassar.

Melalui Undang-Undang No. 29 Tahun 1959, Kabupaten Sulawesi Tenggara dimekarkan menjadi empat kabupaten, yaitu: Kabupaten Buton, Kabupaten Kendari, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Muna. Keempat daerah tingkat II tersebut masih merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Sulitnya komunikasi perhubungan saat itu, antar Daerah Tingkat II se Sulawesi Selatan Tenggara dengan pusat Pemerintahan Provinsi di Makassar, menghambat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan maupun pelaksanaan tugas pembangunan disamping gangguan pemberontakan DI/TII.

Daerah Sulawesi Tenggara terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan yang cukup luas, memiliki berbagai hasil tambang yaitu aspal dan nikel, maupun sejumlah bahan galian lainya. Demikian pula potensi lahan pertanian cukup potensial untuk dikembangkan. Selain itu terdapat pula berbagai hasil hutan berupa rotan, damar serta berbagai hasil hutan lainnya. Atas pertimbangan ini tokoh–tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara, membentuk Panitia Penuntut Daerah Otonom Tingkat I Sulawesi Tenggara. Tugas Panitia tersebut adalah memperjuangkan pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tenggara pada Pemerintah Pusat di Jakarta. Cita-cita tersebut tercapai dengan keluarnya Perpu No. 2 Tahun 1964 Sulawesi Tenggara yang menetapkan menjadi Daerah Otonom Tingkat I dengan ibu kotanya Kecamatan Kendari.

Realisasi pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dilakukan pada tanggal 27 April 1964, yaitu saat dilakukannya serah terima wilayah kekuasaan dari Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan-Tenggara, Kolonel Inf. A. A. Rifai kepada Pejabat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, J. Wajong. Pada saat itu, Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara mulai berdiri sendiri terpisah dari Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Karena itu, tanggal 27 April 1964 adalah hari lahirnya Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang setiap tahun diperingati.

Pada 3 Agustus 1995, dibentuk satu kotamadya yaitu Kota Kendari, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Kendari (kini bernama Kabupaten Konawe).

Pada 21 Juni 2001, dibentuk satu kota baru bernama Kota Baubau, yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Buton. Kemudian selanjutnya terbentuk beberapa kabupaten baru, antara lain:

1. Kabupaten Bombana, pemekaran dari Kabupaten Buton (18 Desember 2003)
2. Kabupaten Wakatobi, pemekaran dari Kabupaten Buton (18 Desember 2003)
3. Kabupaten Kolaka Utara, pemekaran dari Kabupaten Kolaka (18 Desember 2003)
4. Kabupaten Konawe Selatan, pemekaran dari Kabupaten Konawe (25 Februari 2003)
5. Kabupaten Konawe Utara, pemekaran dari Kabupaten Konawe (2 Januari 2007)
6. Kabupaten Buton Utara, pemekaran dari Kabupaten Muna (2 Januari 2007)
7. Kabupaten Kolaka Timur, pemekaran dari Kabupaten Kolaka (14 Desember 2012)
8. Kabupaten Konawe Kepulauan, dimekarkan dari Kabupaten Konawe (12 April 2013)
9. Kabupaten Buton Tengah, dimekarkan dari Kabupaten Buton (Juli 2014)
10. Kabupaten Buton Selatan, dimekarkan dari Kabupaten Buton (Juli 2014)
11. Kabupaten Muna Barat, dimekarkan dari Kabupaten Muna (Juli 2014)

Setelah pemekaran, Sulawesi Tenggara mempunyai 15 kabupaten dan 2 kota. Saat ini Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Kantor Penghubung Provinsi Sulawesi Tenggara pada Gedung Menara Global yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Jakarta Raya.

No	Foto	Gubernur		Mulai Jabatan	Akhir Jabatan	Prd.	Ket,	Wakil Gubernur
1			Jan Wayong	27 April 1964	18 Juli 1965	1
2			Laode Hadi	28 Juli 1965	5 Oktober 1966	2		Jacob Silondae
								Konggoasa
—	Tim Panca Tunggal			5 Oktober 1966	19 Oktober 1966
—			Eddy Sabara	19 Oktober 1966	1 April 1967	—
				1 April 1967	24 April 1967
3				24 April 1967	23 Juni 1978	3
4			Abdullah Silondae	23 Juni 1978	1981	4	[ket. 1]
—			Eddy Sabara (Penjabat)	1981	23 September 1982		[ket. 2]
5			Alala	23 September 1982	23 September 1987	5		Zainal Arifin Sugianto
				23 September 1987	23 Desember 1992	6
6			Laode Kaimoeddin	23 Desember 1992	23 Desember 1997	7		D. Muhiddin
				23 Desember 1997	18 Januari 2003	8	[ket. 3]	Hoesein Effendy
7			Ali Mazi	18 Januari 2003	2006	9		Yusran Silondae
—			Yusran Silondae (Pelaksana Tugas)	2006	2007
(7)			Ali Mazi	26 Juli 2007	18 Januari 2008		[ket. 4]
—			Zainal Abidin	18 Januari 2008	18 Februari 2008	—	[ket. 5]
8			Nur Alam	18 Februari 2008	18 Februari 2013	10		Saleh Lasata
				18 Februari 2013	6 Juli 2017	11
—			Saleh Lasata (Pelaksana tugas)	6 Juli 2017	18 Februari 2018		[ket. 6]	—
—			Teguh Setyabudi (Penjabat)	18 Februari 2018	5 September 2018	—	[7]
(7)			Ali Mazi	5 September 2018	Petahana	12		Lukman Abunawas

Catatan

DPRD Sulawesi Tenggara beranggotakan 45 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Sulawesi Tenggara terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. Anggota DPRD Sulawesi Tenggara yang sedang menjabat saat ini adalah hasil Pemilu 2019 yang dilantik pada 7 Oktober 2019 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, Charis Mardiyanto, di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara.[8][9][10] Komposisi anggota DPRD Sulawesi Tenggara periode 2019-2024 terdiri dari 11 partai politik dimana Partai Amanat Nasional adalah partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 8 kursi, kemudian disusul oleh Partai Golkar yang meraih 7 kursi serta PDI Perjuangan, Partai Demokrat, dan Partai NasDem yang masing-masing meraih 5 kursi. Berikut ini adalah komposisi anggota DPRD Sulawesi Tenggara dalam dua periode terakhir.[11][12][13]

Partai Politik	Jumlah Kursi dalam Periode
	2014-2019	2019-2024
PKB	1	3
Gerindra	4	4
PDI-P	5	5
Golkar	7	7
NasDem	3	5
PKS	5	4
PPP	2	2
PAN	9	8
Hanura	3	1
Demokrat	6	5
PBB	0	1
Jumlah Anggota	45	45
Jumlah Partai	10	11

Pada tahun 1990 jumlah penduduk Sulawesi Tenggara sekitar 1.349.619 jiwa. Kemudian tahun 2000 meningkat menjadi 1.776.292 jiwa dan berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Badan Pusat Statistik tahun 2005 adalah sejumlah 1.959.414 jiwa.

Dari publikasi Proyeksi Penduduk Indonesia 2010–2035 disebutkan bahwa jumlah penduduk Sulawesi Tenggara berturut-turut (dalam ribuan) 2.243,6 (2010), 2.499,5 (2015), 2.755,6 (2020), 3.003,3 (2025), 3.237,7 (2030) dan 3.458,1 (2035).

Laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Tenggara selama tahun 1990–2000 adalah 2,79% per tahun dan tahun 2004–2005 menjadi 0,02%. Laju pertumbuhan penduduk menurut kabupaten selama kurun waktu 2004–2005 hanya kota Kendari dan Kabupaten Muna yang menunjukan pertumbuhan yang positif, yaitu 0,03 % dan 0,02 % per tahun, sedangkan kabupaten yang lain menunjukkan pertumbuhan negatif.

Struktur umur penduduk Sulawesi Tenggara pada tahun 2005, penduduk usia di bawah 15 tahun 700.433 jiwa (35,75%) dari total penduduk, sedangkan penduduk perempuan mencapai 984.987 jiwa (20.27%) dan penduduk laki-laki mencapai 974.427 jiwa (49,73%).

Mayoritas penduduk yang mendiami provinsi Sulawesi Tenggara adalah suku asli setempat, termasuk diantaranya adalah suku Tolaki, Buton, Banggai, Balantak, Wolio-Buton, Muna, Moronene, dan lainnya.[16] Suku Bugis asal Sulawesi Selatan menjadi jumlah terbesar dari suku lain asal provinsi lainnya. Ada juga sebagian lagi suku Jawa, Makassar, Bali, Sunda dan suku lainnya dari berbagai daerah di Indonesia. Dari data Sensus Penduduk Indonesia tahun 2010, sebanyak 1.401.478 jiwa atau % dari 2.227.937 jiwa penduduk, adalah suku asal Sulawesi Tenggara.[17]

Berikut adalah banyaknya penduduk provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan suku bangsa, hasil Sensus Penduduk Indonesia 2010:[17]

Bahasa resmi instansi pemerintahan di Sulawesi Tenggara adalah bahasa Indonesia. Hingga 2019, Badan Bahasa mencatat ada 15 bahasa daerah di Sulawesi Tenggara.[18] Keempat belas bahasa tersebut adalah: (1) Tolaki (Penutur Terbanyak), (2) Wolio, (3) Cia-Cia, (4) Culambacu, (5) Muna, (6) Kulisusu, (7) Lasalimu-Kamaru, (8) Morunene, (9) Jawa, (10) Pulo, (11) Sasak, (12) Sunda, (13) Bajo, dan (14) Bali (15) Bugis.[19]

1. Pertanian, meliputi: kakao, kacang mede, kelapa, cengkih, kopi, pinang lada dan vanili
2. Kehutanan, meliputi: kayu gelondongan dan kayu gergajian
3. Perikanan, meliputi: perikanan darat dan perikanan laut
4. Peternakan, meliputi: sapi, kerbau dan kambing
5. Pertambangan, meliputi: aspal,[20] nikel, emas, marmer, batu setengah permata, onix, batu gamping dan tanah liat