Sistem semipresidensial
Sistem semipresidensial adalah sistem pemerintahan yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan: presidensial dan parlementer.
| Bagian dari seri tentang |
| Politik |
|---|
.svg.png.webp) |
| Portal politik |
Terkadang, sistem ini juga disebut dengan Dual Eksekutif (Eksekutif Ganda). Dalam sistem ini, presiden dipilih oleh rakyat sehingga memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden melaksanakan kekuasaan bersama-sama dengan perdana menteri.
Sistem ini digunakan oleh Republik Kelima Prancis.
Ciri-ciri
| Pendalaman teori | Republik konstitusional | Monarki konstitusional | ||
|---|---|---|---|---|
| Presidensial | Semipresidensial | Parlementer | Parlementer | |
| Kepala negara | Presiden | Raja/Ratu | ||
| Kepala pemerintahan | Presiden | Perdana Menteri | ||
| Sifat kepala negara | Populer | Seremonial | ||
| Sifat kepala pemerintahan | Populer | Seremonial | Populer | |
| Kekuasaan kepala negara | Pemisahan atau pembagian | Hanya pemisahan | ||
| Masa jabatan kepala negara | ditentukan jangka waktu (maksimal 2 periode) | seumur hidup | ||
| Masa jabatan kepala pemerintahan | ditentukan jangka waktu (maksimal 2 periode) | Tidak ditentukan jangka waktu | ||
| Masa pemilihan umum presiden | ditentukan jangka waktu (4-6 tahun) | – | ||
| Masa pemilihan umum legislatif | tepat waktu | berubah-ubah sesuai dengan keputusan Perdana Menteri | ||
| Kekuasaan negara | Pemisahan atau pembagian | Hanya pemisahan | ||
| Pemegang kekuasaan | Eksekutif | Legislatif | ||
| Hak prerogratif untuk eksekutif | Presiden | Perdana Menteri | ||
| Hak kekuasaan wilayah negara | Presiden | Perdana Menteri | ||
| Hak pendapat menurut UUD/UU/peraturan diberlakukan/dicabut | Presiden | Perdana Menteri | ||
| Tampilan kepala negara dalam kabinet | ya | tidak (kecuali ada undangan Perdana Menteri) | ||
| Eksekutif tanggungjawab kepada legislatif | tidak | ya | ||
| Eksekutif dijatuhkan legislatif | tidak | ya | ||
| Posisi eksekutif | Partai politik dan profesional | Hanya Partai Berkuasa Mayoritas Parlemen (termasuk partai koalisi) | ||
| Hubungan legislatif dan eksekutif | harus lepas dari jabatan legislatif | merangkap sebagai jabatan legislatif | ||
| Posisi kedudukan legislatif dengan eksekutif | sejajar | legislatif lebih tinggi dibandingkan eksekutif | ||
| Pembubaran legislatif oleh eksekutif | tidak | ya | ||
| Keputusan kepala negara | tidak dapat diganggu gugat (keputusan mutlak) | dapat diubah melalui legislatif | ||
| Keterlibatan kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih | ya | tidak | ||
| Keterlibatan anggota keluarga kepala negara untuk hak partai politik/hak pemilih/anggota eksekutif | ya | tidak | ||
| Jumlah keturunan dalam posisi kepala negara | tidak tentu | hanya satu | ||
| Rangkap jabatan kepala negara | ya | tidak | ||
| Pengusulan/Pengubah/Pengganti/Perbaikan UUD/UU/peraturan bersama dengan legislatif | Presiden | Perdana Menteri | ||
| Pemilihan kepala negara | dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung) | diwariskan turun temurun menurut UU | ||
| Pemilihan kepala pemerintahan | dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung) | ditunjuk Presiden | dipilih rakyat (langsung) atau parlemen (tidak langsung) | |
| Hukuman kepada kepala negara | Pemakzulan | Dilucut haknya | ||
| Hukuman kepada kepala pemerintahan | Pemakzulan | Mosi tak percaya | ||
| Lingkungan Istana Negara | kalangan umum | pribadi | ||
| Posisi elite/orang kaya | setara | dianggap bangsawan/feodal | ||
Ciri-ciri pemerintahan semipresidensial yaitu:
- dari presidensial
- Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.
- Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
- Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.
- Eksekutif sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut.
- dari parlementer
- Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden.
- Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
- Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
Negara dengan sistem pemerintahan semipresidensial
Negara dengan sistem semipresidensial
Algeria
Armenia
Burkina Faso
Tanjung Verde (Cabo Verde)
Republik Demokratik Kongo (Congo-Kinshasa)
Jibuti
Timor Timur (Timor-Leste)
Mesir
Prancis
Georgia
Guinea-Bissau
Guyana
Haiti
Madagaskar
Mali
Mauritania
Niger
Palestina
Portugal
Rusia
Romania
Sao Tome dan Principe
Senegal
Sri Lanka
Syria
Taiwan (Republik Tiongkok)
Tajikistan
Tunisia
Ukraina
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.