Soero Adinegoro

Lahir pada tahun 1752 sebagai putra dari Ngabehi Soero Pernollo (1720 – 1776), pendiri aliran Muslim dari keluarga Han dari Lasem, dan sebagai cucu dari keturunan Tionghoa Han Siong Kong (1672 – 1743).[5] Ayahnya, Ngabehi Soero Pernollo, mengabdi pada Perusahaan Hindia Timur dalam jabatan sebelum diangkat sebagai politiehoofd, atau kepala polisi, dari Besuki dan Panarukan pada 1764.[5] Salah satu dari saudara perempuannya menikah dengan Pakunataningrat I, Sultan dari Sumenep (memerintah 1812 - 1854).[1] Anggota penting keluarganya termasuk adik laki-lakinya, Raden Soero Adiwikromo; pamannya, Han Bwee Kong, Kapitan Cina (1727 – 1778); dan sepupunya, Han Chan Piet, Mayor Cina (1759 – 1827), dan Han Kik Ko, Mayor Cina (1766 – 1813).[2][3][5] Keluarganya memainkan peran penting dalam konsolidasi pemerintahan Belanda dan administrasi pemerintahan Jawa Timur selanjutnya.[5][6]

Karier Baba Sam dalam administrasi pemerintahan kolonial mulai dengan pengangkatannya oleh Perusahaan Hindia Timur Belanda pada 1772 sebagai Ronggo, atau kepala kabupaten, dari Besuki dengan nama Jawa Soemodiwirjo.[2][6] Dia memperoleh jabatan ini berkat intervensi pamannya yang berpengaruh, Han Bwee Kong, Kapitan Cina dari Surabaya dan pachter, atau pemilik lahan, dari kabupaten Besuki.[2] Pada 1776, Baba Sam dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi sebagai Tumanggung Bangil dengan gelar bangsawan berturut-turut Ngabehi Soero Widjojo (1776 – 1788) dan Tumanggung Soero Adinegoro (1788 – 1808).[3] Menurut Jacques Julien de Labillardière dan Ch. F. Tombe, penjelajah Prancis selama masa peralihan pemerintahan (interegnum) di Jawa (1806 – 1815), Tumanggung tidak hanya fasih berbahasa Belanda, tetapi juga pengagum berat Napoleon Bonaparte dan kebijakan administratif yang terakhir di Eropa.[1]

Herman Willem Daendels, Gubernur Jenderal Hindia Belanda (1808 – 1811) selama Interegnum, berkunjung ke kabupaten Tumanggung di Bangil pada tahun 1808.[1] Terkesan dengan tata kelola pemerintahan kabupaten yang baik, Daendels kemudian pada tahun yang sama mengangkat Tumanggung sebagai seorang Ridder, atau Ksatria, dalam Order of Holland, yang baru didirikan pada 1807 oleh Louis Bonaparte, Raja Hollandia.[3]

Setahun kemudian, pada tahun 1809, Daendels menganugerahkan kepada Tumanggung kebangsawaan Adipati , gelar tertinggi dalam priyayi, atau aristokrasi Jawa.[5] Adipati Soero Adinegoro juga diangkat untuk jabatan Bupati Malang.[5][7] Kemudian, kabupaten Sidayu dan Tuban ditambahkan pada yurisdiksinya yang kini cukup luas.[5][7] Banyak putranya juga memegang jabatan pemerintah dalam administrasi pemerintahan kolonial.[1][5]

Namun, pada 1818, Adipati dan para putranya mendadak kehilangan posisi pemerintahan mereka.[1] Diperkirakan bahwa pemerintah Belanda merasa terancam oleh kekuatan terorganisasi keluarga Han dari Lasem, dan ingin menegaskan kembali kekuasaan atas Tapal Kuda, Jawa Timur.[1]

Adipati Soero Adinegoro meninggal pada 1833.[1]